Beranda Nusantara Selamatkan gajah dan harimau sumatera dari ancaman jebakan

Selamatkan gajah dan harimau sumatera dari ancaman jebakan

Gang Aceh (ANTARA) – Kabar duka kembali mendera fauna pada pertengahan November 2021, ketika seekor bayi gajah sumatera (Elehas Maximus sumatranus) mati dalam keadaan yang sangat memilukan setelah terjebak di kawasan hutan Provinsi Aceh.

Gajah berusia satu tahun ini tak mampu bertahan hidup selama dirawat di Pusat Latihan Gajah (PLG) Sari, wilayah Aceh Besar. Kondisinya sangat memprihatinkan saat dievakuasi dari hutan di Desa Alu Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.

Jeratnya masih menempel di belalainya yang hampir putus, badan lemas dan terpisah dari induknya saat tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, bersama BKPH Teunom-KPH I, CRU Aceh, Fakultas Kedokteran Hewan -USK dan masyarakat menemukan bayi gajah di hutan Aceh Jaya.

Karena kondisi luka di bagasi yang sudah parah dan membusuk, tim medis BKSDA Aceh melakukan pemotongan bagasi. Selasa pagi (16/11) anak gajah itu mati setelah menjalani perawatan intensif selama dua hari di PLG Saree.

“Hasil otopsi menunjukkan anak gajah liar ini mengalami infeksi sekunder akibat luka terbuka yang berkepanjangan akibat jebakan, dan pencernaannya terganggu akibat asupan makanan yang kurang optimal akibat pengaruh jebakan di alam,” kata Head. BKSDA Aceh Agus Arianto, pekan lalu.

Kejadian tersebut menambah rangkaian kematian satwa liar di kawasan Tanah Renkong akibat jebakan antara lain harimau sumatera, gajah sumatera dan beberapa satwa dilindungi lainnya.

“Ini berita duka bagi kami. Di mana harapan baru tumbuh, karena mereka berhasil menyelamatkan dan melepaskan sisa belitan di belalai gajah, tapi takdir berkata bahwa penderitaan bayi gajah harus diakhiri,” kata Agus.

Ia menilai jebakan tersebut sangat berbahaya bagi satwa liar di hutan Aceh. Tak hanya gajah, jebakan juga mengancam populasi satwa liar lainnya seperti harimau, badak sumatera, beruang madu, dan satwa lainnya.

Saat ini, banyak penduduk provinsi Mekkah yang disebut Bumi Serambi, menggunakan jerat saat berburu di hutan. Penunjukan perangkap berkisar dari perangkap babi hama hingga perangkap yang digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik antara satwa liar dan manusia.

Misalnya, lanjut Agus, seperti jebakan babi, setelah dipasang di hutan, dilempar, sehingga tidak menutup kemungkinan hewan liar lainnya akan terjerumus ke dalam jebakan.

“Mereka baru memasang beberapa hari kemudian untuk melihat. Begitu dipasang, hewan-hewan itu terjebak dan memberontak, sehingga langsung mati,” kata Agus.

Tak hanya gajah, jebakan juga menangkap korban lainnya. Pada Agustus 2021, tiga harimau sumatera langsung mati setelah terkena jebakan kawat di kawasan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Tiga ekor harimau, seekor induk berusia 10 tahun dan dua ekor anakan jantan dan betina ditemukan tewas oleh warga di dua kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan kawasan pemanfaatan lain (APL).

“Induk dan anak-anaknya diperkirakan sudah mati sekitar lima hari sebelum ditemukan, lalu tiga hari sebelum ditemukan, anak itu sudah mati, hanya berjarak 5 meter dari induknya. Meninggal karena terjebak infeksi,” kata Agus.

Selain dibunuh dengan jebakan, BKSDA Aceh juga akan mempertimbangkan beberapa kasus harimau yang terjerat pada tahun 2021, namun bisa diselamatkan sehingga bisa dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

“Tahun 2021 hanya ada satu kasus terjerat harimau mati, tapi tiga sekaligus di Meukek, Aceh Selatan. Saat ini ada harimau lain di CRU Trumon dan masih dalam pemeriksaan kondisi medis untuk persiapan pelepasannya,” ujarnya.

Selama beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyatakan perang terhadap jebakan, kata Agus. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak memasang perangkap atau racun yang dapat menyebabkan kematian satwa dilindungi.

“Karena perilaku tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Tim dokter BKSDA Provinsi Aceh melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang terperangkap di Unit Tanggap Lingkungan (CRU) Desa Naka, Trumon Tengah, Aceh Selatan, Aceh, pada Jumat (11/11). 12/12/2021). (ANTARA / M Alavi Kadafi / Lmo / aww)

Konflik

BKSDA Aceh meyakini bahwa invasi hutan merupakan pemicu konflik antara satwa liar dan manusia, yang pada akhirnya berujung pada kematian. Habitat harimau dan gajah diyakini mulai terganggu akibat aktivitas alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan.

Seperti harimau, habitat mulai terganggu akibat invasi hutan ke areal penanaman manusia. Pada akhirnya, kata Agus, aktivitas tersebut memicu konflik antara manusia dan harimau.

Beberapa daerah dengan intensitas konflik yang tinggi antara harimau dan penduduk, seperti Aceh Selatan, Subulusalam, Aceh Timur dan Aceh Singkil. Sehingga selain berburu, masyarakat juga menggunakan alat berbahaya seperti jerat untuk menyelesaikan konflik antar hewan.

“Ini adalah salah satu faktor mengapa jerat sangat berbahaya dan mengancam satwa liar. Padahal yang mengkhawatirkan kawasan pergerakan satwa ini adalah orang-orang yang mengganggu kawasan harimau tersebut,” kata Agus.

Pemicu lainnya adalah padang rumput di Aceh yang memaksa harimau turun ke perkebunan atau pemukiman sehingga berujung pada konflik. Biasanya warga menggembalakan ternak, melepaskannya ke alam bebas, tanpa menggunakan kandang.

“Sapi-sapi itu dilepaskan, mereka liar dan masuk ke hutan begitu saja. Toh harimau yang mengajari anaknya berburu mengejar ternak, jadi ini akan memancing konflik,” ujarnya.

Gajah memiliki nasib yang sama. Perambahan hutan terus menyebabkan konflik antara hewan ini dan manusia. Saat ini warga Pidi, Pidiye Jaya, Bener Meria dan beberapa daerah lainnya masih berkonflik dengan gajah. Rumah dan kebun penduduk setempat sering menjadi sasaran amukan hewan besar.

Dengan demikian, terdapat tujuh Unit Respon Lingkungan (CRU) di Aceh untuk menyelesaikan konflik antara gajah dan manusia, yaitu CRU Mila di Pidi, CRU Peusangan di Bener Meria, CRU Sampoinet di Aceh Jaya, CRU Woyla Timur di Aceh Barat, CRU Cot Girek di Aceh Utara. ., CRU Serbia di Aceh Timur dan CRU Trumon di Aceh Selatan.

“Semua CRU kami aktif. Kami sedang memperbarui CRU. Kami akan melibatkan semua pihak terkait dengan harapan bersama-sama kita bisa memperkuat CRU di Aceh,” kata Agus.

Selain itu, BKSDA Aceh juga memasang pembatas untuk mencegah masuknya gajah ke dalam perkebunan dan pemukiman. Kemudian pasang juga GPS collar pada salah satu gajah liar untuk mendeteksi setiap pergerakan kawanan gajah.

Data kerah GPS dianggap sangat penting untuk pemasangan penghalang agar kawasan yang menjadi pintu keluar masuknya kawanan gajah liar ke perkebunan dan pemukiman warga dapat ditutup sekat.

“Pagarnya bisa berupa parit besar, atau bisa juga pagar listrik (power fence) dan jenisnya berbeda-beda. Jadi sekarang kita sudah memasang kawat sepanjang 59.000 meter di zona konflik gajah yang cukup tinggi di Aceh,” kata Agus.

Selain itu, BKSDA Aceh juga terus melakukan komunikasi dan himbauan kepada seluruh warga untuk bersama-sama melestarikan alam, khususnya satwa yang dilindungi, tanpa merusak hutan yang menjadi habitat berbagai jenis satwa.

Kemudian, tidak menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, menyimpan, menyimpan, mengangkut, atau memperdagangkan satwa yang dilindungi hidup atau mati, dan tidak memasang perangkap atau racun yang dapat menyebabkan kematian satwa liar yang dilindungi.

“Untuk populasi gajah dan harimau saat ini, Aceh masih lumayan. Aceh adalah benteng yang penuh dengan satwa liar, ada harimau, orangutan, gajah dan badak, jadi lengkap. Jadi mari kita lakukan bersama-sama,” katanya.

Hukum

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Aceh menilai konflik antara satwa liar dan manusia disebabkan oleh hilangnya habitat. Seperti gajah, mereka kehilangan koridor dan sumber makanan karena banyak hutan telah dikonversi, memaksa satwa liar untuk pindah ke daerah pemukiman.

“Mereka sebenarnya mencari sumber makanan. Penyebab konflik karena mereka sesat (roaming),” kata Direktur Eksekutif WALHI Aceh Muhammad Nour.

Terkait jebakan tersebut, Wali Aceh juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kematian bayi gajah yang terperangkap tersebut. Walhee menilai jebakan merupakan tindakan yang mengancam populasi satwa liar, sehingga harus ada penegakan hukum.

Mereka juga meminta BKSDA mengusut tuntas kematian anak gajah yang terjerat transplantasi kelapa sawit.

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota diyakini masih belum serius melindungi satwa kunci, terbukti dengan kematian gajah terjerat yang terjadi hampir setiap tahun.

Hal ini juga didorong oleh perluasan kegiatan peremajaan kelapa sawit di Aceh, yang membuktikan bahwa pemerintah tidak peduli dengan koridor gajah yang tidak boleh diganggu atas nama ekonomi sektor sumber daya alam.

Hal ini tidak dapat diabaikan, karena perangkap gajah ditemukan hampir setiap tahun *.

Artikel sebelumyaBanjir melanda beberapa kecamatan di kota Pekalongan
Artikel berikutnyaBPBD Kapuas Hulu: Banjir di Selimbau dan Batang Lupar Meningkat