Beranda Hukum Sosialisasi Pemkab Bogor Menjelang Pelaksanaan PPKM Darurat

Sosialisasi Pemkab Bogor Menjelang Pelaksanaan PPKM Darurat

Kami tentunya berkomitmen dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menekan kasus COVID-19.

Sibinong, Bogor (ANTARA) – Pemerintah Daerah (Pemkab) Bogor, Jawa Barat mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021.

“Kondisi dan situasi pandemi COVID-19 saat ini yang terus meningkat membutuhkan kebijakan yang kuat dan berimbang. Kami tentunya berkomitmen dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menekan jumlah kasus COVID-19,” kata Bupati Bogora Ade Yasin. di Chibinong, Bogor, Kamis.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor mengatakan sosialisasi awal dilakukan dengan memasang poster pemberitahuan di berbagai akun media sosial milik Pemkab Bogor.

Menurutnya, sosialisasi perlu dilakukan mengingat sejumlah aturan dalam PPKM Darurat jauh lebih ketat dari aturan yang telah dikeluarkan, misalnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk PPKM Skala Mikro.

Program PPKM Darurat yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah di Jawa dan Bali ini bertujuan untuk menekan jumlah kasus penularan COVID-19 secara nasional menjadi kurang dari 10.000 kasus per hari.

Beberapa aturan yang akan diterapkan dalam PPKM Darurat adalah:

1. Kantor 100% bekerja dari rumah atau Bekerja dari rumah (WFH) untuk sektor yang tidak esensial;

2. Proses belajar mengajar dilakukan secara online atau online;

3. Sektor utama seperti keuangan, perbankan, perhotelan dan komunikasi non-karantina, maksimal. Bekerja dari kantor (WFO) hingga 50 persen dengan protokol kesehatan. Di sektor-sektor penting seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, makanan dan minuman dan industri pendukung, manajemen bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, listrik dan pasokan air, staf WFO maksimum 100% diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang ketat;

4. Pusat perbelanjaan atau mal ditutup;

5. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong yang menjual kebutuhan pokok, menerima pengunjung hingga 50 persen dari kapasitas institusi dan bekerja hingga pukul 20.00 WIB;

6. Apotek dan apotek dapat buka sepanjang waktu;

7. Restoran tidak diperbolehkan menyediakan on-site catering untuk delivery service yang buka sampai dengan pukul 20.00 WIB;

8. Pekerjaan konstruksi 100 persen dengan mematuhi protokol kesehatan;

9. Tempat ibadah tutup sementara:

10. Fasilitas umum ditutup sementara;

11. Acara seni dan budaya ditutup sementara;

12. Angkutan umum dengan kapasitas maksimum 70 persen;

13. Resepsi pernikahan dihadiri oleh maksimal 30 orang, sedangkan pada resepsi tidak boleh makan, maupun dibawa pulang;

14. Pelancong (pesawat dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis 1) atau konfirmasi PCR maksimal H-2 untuk pesawat, maksimal antigen H-1 untuk transportasi jarak jauh lainnya.

Artikel sebelumyaPemerintah Provinsi Jambi masih menunggu jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Artikel berikutnyaTim Densus 88 tangkap satu terduga teroris di Delhi Serdang