Beranda Hukum Sosiolog UGM Sebut Beberapa Pekerja Kredit Ilegal Menjadi Korban

Sosiolog UGM Sebut Beberapa Pekerja Kredit Ilegal Menjadi Korban

Yogyakarta (ANTARA) – Soprapto, sosiolog kriminal pada Direktorat Pekerjaan Umum (DPKM) Universitas UGM, mengatakan beberapa perusahaan peminjaman online ilegal menjadi korban ketidaktahuan akan legalitas dan proses kerja perusahaan tersebut.

“Saya berharap pemerintah dan masyarakat sadar bahwa beberapa dari mereka adalah korban. Korban tidak mengetahui bahwa itu ilegal,” kata Soprapto, Senin di Yogyakarta.

Sejauh ini, tidak banyak pencari kerja yang mempertanyakan keabsahan perusahaan yang menawarkan pekerjaan, termasuk “pinjaman” atau pinjaman online ilegal, katanya.

“Saya yakin tidak ada satu pun pemohon yang meragukan lembaga itu legal atau tidak. Karena itu, begitu ada lowongan, bisa langsung mendaftar, apalagi prosesnya “online”,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk tidak langsung menyudutkan pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan pinjaman online ilegal. Selain minimnya informasi tentang legalitas, mereka juga menjadi korban ketidaktahuan proses kerja perusahaan.

Dia mengaku mewawancarai tujuh penagih utang berusia 25-35 tahun di Yogyakarta untuk penelitian. Dua di antaranya bekerja untuk perusahaan pinjaman online.

Berdasarkan penelitian selama tiga tahun terakhir, ia menyimpulkan bahwa setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan generasi muda usia kerja terjerumus ke dalam perangkap pinjaman online ilegal.

Pertama, mereka percaya bahwa mendapatkan pinjaman hanyalah batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan utama, terutama karena proses seleksinya tidak sulit.

Kedua, mereka tidak mau mengecek aspek legalitas perusahaan saat ingin melamar, dan terakhir, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terutama di tengah pandemi COVID-19.

“Pekerjaan semakin terbatas, apalagi di masa pandemi ini, tidak mudah mencari nafkah, makanya mereka mulai bekerja di sana,” ujarnya.

Namun, menurut penelitiannya, pekerja pinjaman online merasa tidak nyaman dengan metode penagihan menggunakan kalimat atau ancaman yang keras.

Namun, mereka merasa berkewajiban untuk mengikuti proses kerja yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan.

“Saya mendapat kesempatan untuk wawancara pengumpul Apa. Ternyata tidak semua orang begitu nyaman. Tapi mereka wajib mengikuti apa yang menjadi “doktrin” kepemimpinan,” ujarnya.

Artikel sebelumyaFoLU Net Sink 2030 – Salah Satu Komitmen Indonesia Terhadap Perubahan Iklim
Artikel berikutnyaMenteri Dalam Negeri mengeluarkan 2 perintah untuk kelanjutan PMKM.