Beranda News Survei Y-Publica: Selektivitas Jokowi Tertinggi Di Antara Angka Lainnya

Survei Y-Publica: Selektivitas Jokowi Tertinggi Di Antara Angka Lainnya

Jakarta (ANTARA). Hasil jajak pendapat yang dipublikasikan oleh Y-Publica menunjukkan bahwa persentase elektoral Presiden Joko Widodo telah mencapai 42,3 persen, tertinggi di antara indikator lainnya di tanah air.

“Dengan pencapaian ini, Jokowi jauh melampaui nama-nama yang kerap mendominasi tiga besar, yakni Prabowo Subianto, Anis Baswedan, dan Ganjar Pranowo,” kata Kepala Eksekutif Y-Publica Rudy Hartono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Namun, sesuai aturan konstitusi, Presiden Jokowi tidak bisa mencalonkan diri dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 karena mantan Wali Kota Solo itu sudah atau sedang menjalani masa jabatan presiden keduanya.

Ia mengatakan belakangan ini banyak wacana bahwa masa jabatan Jokowi bisa diperpanjang dengan menunda pemilihan umum (pemilu) atau mengizinkannya menjabat hingga tiga periode. Namun, mayoritas masyarakat menentang penundaan pemilu.

Di bawah Jokowi, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat 14,7 persen dari mereka yang terpilih. Selanjutnya kurang dari 10 persen, yakni Anis Baswedan 9,3 persen, sedikit di belakang Ganjar Pranovo 9,0 persen. Kemudian Ridwan Kamil 6,0 persen dan Sandiaga Uno 3,6 persen.

Nama lain: Agus Harimurti Yudhoyono 2,0 persen, Tri Rismaharini 1,3 persen dan Erik Tohir 1,0 persen. Angka dengan elektabilitas di bawah satu persen adalah Hofifa Indar Paravansa 0,8 persen dan Giring Ganesha 0,6 persen.

Selain itu, ada pula nama Ketua DPR RI Puan Maharani yang memperoleh 0,4% elektvitas, Airlangg Hartarto 0,3%, Mahfoud MD 0,2%, dan Andik Perkas 0,1%. Sedangkan yang tidak tahu/tidak menjawab adalah 8,4%.

Sebagai perbandingan, dalam pemilihan November 2021, nama Jokowi tidak dicantumkan, dengan Ganjar Pranovo memiliki tingkat elektoral tertinggi 21,1 persen. Prabowo Subianto 17,0 persen dan Ridwan Kamil 12,5 persen, Anis Baswedan 8,0 persen dan Sandiaga Uno 7,5 persen.

“Jokowi masih menjadi figur publik paling populer saat ini, disusul Prabowo,” katanya.

Meski elektoral dan kepuasan publik terhadap kiprah Jokowi masih tinggi, Rudy mengingatkan hal itu tidak bisa dijadikan alasan runtuhnya atau pelanggaran konstitusi.

“Amandemen konstitusi bagus jika ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas,” kata Rudy.

Menurut Rudy, jajak pendapat hanya bisa menjaring opini publik, dan demokrasi dilembagakan melalui pemilu dan sistem perwakilan.

Terakhir, ia berharap para elite politik bisa arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan paling mendasar terkait konstitusi.

Artikel sebelumyaUpaya menciptakan pengasuh unggul yang kompeten
Artikel berikutnyaKapolri ingatkan jajarannya untuk mengawal pembangunan Papua