Beranda News Teras Narang: hutan adat di Kalimantan Tengah tidak boleh dimasukkan dalam ZRZ

Teras Narang: hutan adat di Kalimantan Tengah tidak boleh dimasukkan dalam ZRZ

Palangka Raya (ANTARA) – Anggota DPD Agustin Teras Narang mengingatkan kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Kalteng untuk berhati-hati dan tepat dalam menetapkan hutan adat yang tidak termasuk dalam kawasan penggunaan lain (APL).

“Permintaan tersebut mencerminkan pengalaman mendirikan hutan adat di Kabupaten Pulang Pissau yang berakhir di APL,” ujarnya saat menjadi keynote speaker pada konferensi Sosialisasi Pengakuan dan Pengertian Masyarakat Hukum Masyarakat Adat (MHA) yang diselenggarakan oleh KAIROS Legal Penanda Solidaritas dan Magister Hukum Universitas Palangka Raya di Nang, Bulik, Selasa (23 November).

Menurutnya, jika hutan biasa ada di APL, sama saja dengan menyusutkan atau menyempitkan zona APL di Kalteng.

“Alih-alih menambahkan. Kalau mau dibuat hutan biasa, tempat ini harus di kawasan hutan, bukan di APL,” ujarnya.

Agustin Teras Narang yang menjabat sebagai Gubernur Kalteng periode 2005-2015 mengatakan, luas PMU di provinsi setempat masih jauh lebih kecil dibandingkan kawasan hutan.

Akibatnya, kata dia, banyak lahan ulayat serta pemukiman dan perkantoran berada di kawasan hutan.

Menurut dia, karena berada di kawasan hutan, banyak warga Kalteng, termasuk di antaranya, tidak bisa mengajukan sertifikat kepemilikan tanah dan rumah.

“Jadi, saya berharap pemerintah pusat yang memberikan hutan adat kepada masyarakat di Kalteng tidak lagi berada di zona APL, tetapi fokus pada kawasan hutan. Luas hutan di Kalteng masih jauh lebih besar dibandingkan di APL,” ujarnya.

Dalam proses sosialisasi, ia mengaku sebagai Gubernur Kalteng mampu mendorong lahirnya para pendukung MHA melalui Perda Lembaga Adat dan peraturan terkait lainnya.

Dikatakannya, untuk memperdalam pengetahuan tentang MHA, para tokoh adat Dayak, baik Damang maupun Mantir, diundang ke Sabah dan Kinibalu untuk belajar tentang masyarakat adat Dayak di Malaysia. Kelompok ini termasuk yang terbesar karena damang, mantir, dan pemuka adat tidak akan bisa mengembangkan pemahamannya jika hanya belajar di sekitar Kalimantan Tengah.

“Mereka juga perlu memiliki pemahaman yang lebih luas daripada orang Dayak di negara lain. Apa yang baik untuk diambil, dan jika ini dianggap sebagai kerugian, maka tentu saja kami akan memperbaikinya. Kami juga tidak bisa mengatakan bahwa kami dan kelompok kami adalah yang terbaik,” kata Terras.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan konsistensi dan keberanian dalam memperjuangkan MHA, agar mereka diakui, dilindungi dan diberdayakan.

Selain itu, perlu dibentuk mekanisme untuk mengidentifikasi etnisitas mereka yang mengaku sebagai Dayak sehingga ada acuan yang jelas dan terukur tentang MHA dalam konteks masyarakat adat Dayak.

“Ini pernah saya usulkan ketika saya menjabat sebagai Presiden Masyarakat Adat Dayak,” kata Teras.

Artikel sebelumyaPemkot Kendari ajak pelajar dan mahasiswa lawan berita hoax
Artikel berikutnyaMelindungi Pilkades dari konflik dan penyebaran virus