Beranda Hukum TNI AU palsu ditangkap di Tarakana

TNI AU palsu ditangkap di Tarakana

Kecoa (ANTARA) – Seorang TNI Angkatan Udara palsu berinisial R (23) ditangkap di Lanud Anang Busra, Tarakan, Kalimantan Utara, pada Minggu pagi (7 November) sekitar pukul 00.20 WITA.

“Di sini kami tegaskan bahwa yang berinisial R menyalahgunakan seragam TNI sedangkan orang tersebut adalah warga sipil dan anggota Paskas tidak mendukung BKO di Satrat 225,” kata Komandan Lanud Anang Busra Kolonel Pnb Somad. di Tarakana, Senin.

Usai ditangkap, R. langsung dibawa ke Lanud Anang Busra, dimana ditemukan bahwa dirinya menggunakan seragam TNI Angkatan Udara untuk melakukan tindakan seperti pemaksaan dan menagih utang kepada S. yang menjadi korban.

Somad menjelaskan, R ditangkap di sebuah tempat hiburan malam (THM) di Jalan Sulawesi, Desa Pamuz, Tarakan Tengah oleh petugas POM Lanud Anang Busra pada Minggu pukul 00.20 WITA.

“Korban S menginformasikan penyelidikan tersebut kepada kami dan berdasarkan informasi yang kami terima dari berbagai pihak, dinyatakan benar bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan pemaksaan terhadap S untuk melunasi utangnya,” kata Somad.

Menurut dia, para pelaku yang kini telah dilimpahkan ke Polsek Kecoa untuk penyidikan lebih lanjut, harus ditindak tegas.

Hal ini sejalan dengan Telegram Panglima TNI STR/509/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang penyalahgunaan seragam dan atribut TNI.

Diketahui dari survei tersebut R mendapatkan seragam dan atribut TNI dari pembelian online. Selain itu, aksi tersebut ia lakukan sebanyak tiga kali dalam sebulan terakhir.

Pada 2018-2019, ia ingin menjadi prajurit TNI AU setingkat bintara, tetapi karena alasan tertentu, R. tidak memenuhi syarat sebagai prajurit TNI AU.

Somad mengatakan, pihaknya memantau penggunaan seragam dan perlengkapan TNI yang digunakan dan digunakan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok sebagai langkah proaktif terhadap tindakan yang dapat merugikan instansi TNI.

“Pengendalian pencantuman nama dan logo TNI, serta logo serupa TNI, pada yayasan, badan usaha dan organisasi yang tidak memiliki izin dari Panglima TNI,” kata Somad.

Kemudian melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat, baik secara individu maupun kelompok yang tidak diperbolehkan mengenakan seragam atau atribut TNI.

Artikel sebelumyaNicodemus-Johanis mendapatkan suara terbanyak dalam Pilkada PSU Sabu Raijua
Artikel berikutnyaKatib Aam PBNU berbicara tentang perdamaian global saat berkunjung ke Amerika Serikat