Beranda Hukum Wagub Sulut berharap tidak ada pungli di daerah tersebut.

Wagub Sulut berharap tidak ada pungli di daerah tersebut.

agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik senantiasa dapat menunjukkan arah peningkatan efisiensi dan efektivitas

Manado (ANTARA) – Wakil Gubernur Sulut Stephen Kandow berharap dengan dinyatakannya kota tersebut bebas dari pungli, di masa mendatang akan menjadi daerah yang lebih cocok untuk memberantas pungli.

“Semoga rangkaian sosialisasi pungli dengan golok ini dapat mengoptimalkan pemberantasan pungli di masa mendatang sehingga administrasi dan pelayanan publik dapat selalu menunjukkan efektivitas dan efisiensinya,” kata Wakil Gubernur Stephen dalam sambutannya di acara tersebut. Sosialisasi jalan menuju kota bebas pungli di era pandemi COVID-19. 19″ di Manado, Kamis.

Pelayanan publik di daerah ini selalu menunjukkan kualitas yang terbaik, dimana dari tahun 2016 hingga tahun 2021 merupakan misi ketujuh Pembangunan Daerah Sapta Chipta yaitu mewujudkan Sulawesi Utara yang berkarakter melalui tata pemerintahan yang baik.

“Tujuannya antara lain meningkatkan integritas dan akuntabilitas, meningkatkan pemberantasan korupsi dan memberikan pelayanan publik yang kompetitif,” lanjutnya.

Wagub menambahkan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, misi pembangunan tahun 2021-2026 adalah mewujudkan good and clean governance.

“Untuk secara konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, dalam pembangunan tahun 2021-2026, misi good and clean government didukung oleh sinergi antardaerah, yang meliputi strategi peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pemberantasan korupsi. pemerasan,” ujarnya.

Kepala Pusat Pungli Komen. LANTAI. Dr Agung Budi Marioto, MSi mengatakan, acara yang sama digelar di Provinsi Aceh bulan lalu dan rencananya pekan depan di Provinsi Kalimantan Selatan, disusul Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Presiden telah mengidentifikasi lima program kerja atau sejumlah prioritas yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Pertama, pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi,” ujarnya.

Lanjut Presiden, beliau juga menjelaskan bahwa mindset birokrasi harus diubah sehingga kecepatan pelayanan dan kecepatan penerbitan izin menjadi kunci reformasi birokrasi, lanjutnya.

Agung juga mengatakan, dalam pertemuan Kapolri dengan Watimpres, salah satu hasil diskusi adalah bidang-bidang yang menyurutkan UMKM dan masih melakukan pungli di pelayanan pemerintahan.

“Dengan begitu, Satgas Pungli dan SCP Kabupaten/Kota dapat diberdayakan untuk menjawab tantangan tersebut,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan mendeklarasikan kota dan kabupaten bebas dari pungli untuk Sulut, kemudian membagikan poster.

Artikel sebelumyaMPR: Revisi UU Otsus Harus Memberikan Alternatif Solusi
Artikel berikutnyaPengamat: Rencana Komnas HAM untuk menantang Firli Nahuri itu bias