Beranda News Wakil Ketua DPD: Beri Ruang untuk Calon Presiden Independen Melalui Perubahan

Wakil Ketua DPD: Beri Ruang untuk Calon Presiden Independen Melalui Perubahan

Jadi DPD tidak hanya mengajukan draf, tapi juga bisa mengambil keputusan.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua III DPD RI Sultan Bakhtiyar Najamudin berharap amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dapat memberikan tempat bagi calon presiden independen.

“Tolong beri ruang bagi potensi terbaik negara untuk suksesi kepemimpinan nasional melalui calon presiden independen, bukan hanya partai politik,” kata Sultan Bakhtiyar di gedung Nusantar, DPR RI, Rabu.

Menurutnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, calon presiden hanya dapat ditentukan oleh partai politik. Ketentuan ini tertuang dalam ayat (2) pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum. , sebelum dipegang. pemilihan Umum.

Sedangkan menurut Sultan Bakhtiyar, bangsa Indonesia memiliki potensi kepemimpinan yang sangat besar. Namun, tidak semua anggota partai politik.

Sultan meyakini amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan menjadi titik awal bagi DPD dalam perjuangan pergantian kepemimpinan nasional melalui calon presiden independen.

“Negara telah memberikan kesempatan mandiri di daerah. Tapi kenapa tidak di tingkat nasional? Padahal, kita punya potensi besar di tingkat nasional,” ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Dengan demikian, isu calon presiden independen akan menjadi salah satu topik pembahasan yang akan diangkat DPD saat melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Kami berjuang untuk ini untuk semua orang,” kata Sultan Bakhtiyar.

Selain dikait-kaitkan dengan isu calon presiden independen, Sultan Bakhtiyar juga mengatakan DPD akan memperjuangkan isu terkait penguatan kelembagaan.

Menurutnya, kewenangan dan fungsi DPD masih belum optimal dan tidak berbanding lurus dengan legitimasi yang dimiliki lembaga negara ini.

“Bagi DPD tidak hanya untuk mengusulkan proyek, tetapi juga untuk bisa menyelesaikannya. Tidak hanya memberi rekomendasi, tapi juga memberi perintah,” ujarnya.

Melalui amandemen, Sultan berharap konstitusi Indonesia dapat memberikan ruang dan fungsi kekuasaan yang memang kaya dan ideal bagi DPD untuk memperkuat institusi.

Karena itu, kata dia, mengubah konstitusi negara tidak boleh dianggap tabu.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menyesuaikan dengan pergerakan masyarakat dan tantangan zaman,” kata Sultan Bakhtiyar.

Artikel sebelumyaCegah keramaian, Pemkot Langsa matikan lampu di malam hari
Artikel berikutnyaAmnesty Indonesia meminta kondisi penjara yang lebih baik di Indonesia