Beranda News Wakil Ketua DPD: RUU BUMDes penting disahkan untuk memperkuat ekonomi pedesaan.

Wakil Ketua DPD: RUU BUMDes penting disahkan untuk memperkuat ekonomi pedesaan.

DPD RI membawa semangat daerah untuk mempersempit bahkan menjembatani kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Indonesia (DPD) Mahyudin menilai RUU BUMDes perlu disahkan sebagai undang-undang untuk memperkuat ekonomi pedesaan.

“BUMDes dapat menjadi wahana dan solusi untuk menciptakan sentra-sentra ekonomi baru di pedesaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia lokal dan interaksi dengan dunia usaha di pedesaan, salah satunya pemanfaatan dana desa yang ada,” kata Mahyudin dalam keterangan tertulisnya. penyataan. diterima di Jakarta, Jumat.

Karena itu, dia tidak sependapat dengan pandangan beberapa pihak, termasuk anggota DPR RI yang menyebut RUU BUMDes “malu”.

Ditegaskan pula, RUU BUMDes merupakan salah satu RUU yang diusulkan DPD RI tahun ini.

“DPD RI telah bekerja keras dan melakukan segala upaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah, khususnya di desa. lelucon– kata Makhyudin.

Ia juga menjelaskan RUU BUMDes merupakan produk hukum yang penting dan dibutuhkan masyarakat karena akan menjamin pemerataan dan mempercepat pertumbuhan dari tingkat yang lebih rendah yaitu tingkat desa.

“Dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian negara ini karena pertumbuhannya akan nyata, masif dan merata di setiap daerah, sehingga ke depan desa tidak lagi hanya bergantung pada APBD kabupaten/kota,” ujarnya.

Merujuk pada ungkapan “lelucon”, Makhyudin menegaskan bahwa DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengajukan RUU, ikut serta dalam pembahasan, menyetujui RUU, merumuskan program legislasi nasional (prolegnas) dan mempertimbangkan RUU. …

Kekuasaan tersebut, menurut Mahyudin, diatur dalam Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 20 dan ayat (1) Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ia juga mengingatkan para pihak bahwa DPD RI sejajar dengan DPR RI.

Oleh karena itu, ia menilai ungkapan “lelucon” yang ditujukan kepada RUU BUMDes dan DPD RI tidak tepat dan menyinggung perasaan masyarakat dan daerah yang diwakili oleh anggota DPD RI.

Menurut dia, adanya ungkapan-ungkapan tersebut bisa jadi disebabkan oleh kesalahpahaman tentang aturan dan mekanisme kelembagaan DPD RI dan semangat DPD RI.

DPD RI, lanjutnya, membawa semangat daerah, termasuk desa, untuk mempersempit bahkan menjembatani kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, khususnya di desa.

Artikel sebelumyaCPU Luncurkan Program Peduli Desa untuk Pilkada dan Pilkada
Artikel berikutnyaMantan pejabat Kementerian Sosial itu mengaku takut mengingkari perintah mantan Menteri Sosial Giuliari itu.