Beranda News Wakil Ketua MPR itu mengatakan pemulihan dari dampak pandemi harus konsisten.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan pemulihan dari dampak pandemi harus konsisten.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pemulihan dampak pandemi di berbagai sektor harus tepat dan konsisten agar bangsa Indonesia dapat menjawab tantangan yang akan muncul.

“Dampak dari kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini cukup besar, sehingga berbagai upaya pemulihan di berbagai sektor harus dilakukan secara tepat dan konsisten,” kata Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. pada hari Minggu. …

Berdasarkan laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga Sabtu (9/10), sebanyak 4,22 juta orang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19, di mana 142.612 di antaranya meninggal dunia.

Data menunjukkan jutaan keluarga terkena dampak langsung, dan puluhan juta keluarga lainnya juga terdampak secara tidak langsung oleh COVID-19, kata Lestari. Pemerintah harus menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 24 September 2021 mencapai Rp 404,7 triliun, atau 54,3 persen dari pagu sebesar Rp 744,77 triliun.

Secara ekonomi, kata Reri, sapaan akrab Lestari, pemerintah memang telah mengalokasikan dana untuk sejumlah program rekonstruksi, dan saat ini baru separuh dari target yang tercapai.

“Bantuan dimulai dari pemberdayaan ekonomi keluarga, bantuan sosial, dan diakhiri dengan bantuan kepada perusahaan yang terkena dampak,” ujarnya.

Namun, anggota Dewan Tertinggi Partai NasDem ini menegaskan, selain dari sisi ekonomi, pandemi juga berdampak pada sisi psikologis atau psikologis masyarakat.

Secara spesifik, kata Roeri, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2021 yang jatuh pada 10 Oktober, mengisyaratkan dampak pandemi COVID-19.

Organisasi itu mengatakan pandemi memiliki dampak serius pada kesehatan mental manusia. Padahal, Kementerian Kesehatan mencatat saat ini 20 persen penduduk Indonesia berpotensi mengalami gangguan kesehatan jiwa. Artinya, satu dari lima orang berisiko mengalami gangguan jiwa.

Permasalahan yang kita hadapi saat ini, jelas Roeri, adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam mengenali gejala gangguan jiwa, padahal Kemenkes sudah menyiapkan saluran panas 119 dengan lampiran 9 untuk layanan konseling kesehatan mental.

“Selain itu, ketersediaan rumah sakit jiwa masih terbatas di sejumlah daerah, sehingga tidak semua orang dengan gangguan jiwa bisa mendapatkan perawatan yang layak,” ujarnya.

Ia berharap para pemangku kepentingan di pusat dan daerah dapat berkolaborasi secara efektif dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19 baik dari segi ekonomi maupun kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental.

“Karena keberhasilan upaya pemulihan di berbagai sektor pascapandemi akan menentukan langkah negara ini ke depan,” ujarnya.

Artikel sebelumyaF-PKB menolak anggapan bahwa ada "matahari ganda" jika pemilihan 21 Februari
Artikel berikutnyaDemokrat: Hanya 2 Kandidat Pemilu yang Menyebabkan Polarisasi