Beranda News Wakil Ketua MPR: Pemerintah Perhatikan Rumah Sakit yang Rawat COVID-19

Wakil Ketua MPR: Pemerintah Perhatikan Rumah Sakit yang Rawat COVID-19

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Siarief Hassan meminta pemerintah memperhatikan rumah sakit khusus COVID-19 akibat meningkatnya kasus corona sehingga mengakibatkan rumah sakit kewalahan melayani, menampung pasien dan kurang ruang.

Dikatakannya, rumah sakit khusus (RS) saat ini sudah penuh sesak menerima pasien dan kekurangan fasilitas di beberapa daerah, terutama di wilayah Jawa.

Pemerintah pusat dan daerah perlu lebih siap dan akuntabel untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

“Kami akan terus mendorong pekerjaan pelayanan medis dan fasilitas medis yang masih hilang dan belum siap, seperti tempat tidur perawatan intensif, agar tabung oksigen dapat terus ditingkatkan,” katanya.

Hal itu dikatakan menyoroti beberapa rumah sakit khusus COVID-19 seperti RSUP dr. Sarjito Yogyakarta menderita kekurangan oksigen. Selain itu, terkait dengan ketersediaan tempat tidur atau “bed occupancy” (BOR) dan bangsal “intensive care unit” (ICU) di Rumah Sakit Khusus Jabodetabek, antriannya penuh dan antriannya berjam-jam.

Syarief Hasan menilai masalah perawatan pelayanan rumah sakit muncul ketika pemerintah tidak mampu menghentikan penyebaran pandemi COVID-19.

“Ini mengarah pada fakta bahwa rumah sakit kewalahan dengan penerimaan pasien. Pemerintah memang perlu lebih agresif dalam melaksanakan PPKM darurat,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah untuk meningkatkan kondisi isolasi mandiri di rumah dari “ringan hingga sedang” untuk pasien dengan gejala ringan, sesuai dengan standar.

Fasilitas isolasi mandiri dapat mengurangi beban rumah sakit khusus COVID-19 sehingga dapat fokus merawat pasien COVID-19 hanya dengan gejala berat, katanya.

Dia menilai pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran bagi Indonesia dan peringatan bahwa infrastruktur dan fasilitas kesehatan pendukung harus menjadi prioritas yang perlu ditingkatkan dan diperluas.

“Kami harus belajar tahun, mulai Maret 2020, untuk memitigasi wabah dari awal sehingga kami tidak sibuk dan terkejut ketika wabah menyebar seperti sekarang,” katanya.

Ia berharap program vaksinasi dapat segera menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, dan pemerintah harus fokus terutama pada menjaga kesehatan dan menekan angka kejadian COVID-19.

Pemerintah harus antusias mengajak masyarakat menerima vaksin sambil terus mengoptimalkan vaksinasi, dan diharapkan antrian vaksinasi tidak memicu klaster baru, ujarnya.

Artikel sebelumyaLPSK mengapresiasi kembalinya gedung sekolah Hitadipa Coramil
Artikel berikutnyaDitjen Imigrasi Sebut Tenaga Asing Masuk Indonesia Sebelum PPKM Darurat