Beranda News Wakil Ketua MPR Soroti Masalah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

Wakil Ketua MPR Soroti Masalah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat menyoroti maraknya insiden kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan di Indonesia, sehingga RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus dipercepat menjadi undang-undang untuk menyikapi hal tersebut. insiden…

“Keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai tindak kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun agama. Para pemangku kepentingan harus segera bertindak agar kasus pelanggaran HAM ini segera berakhir,” katanya dalam keterangan tertulis: di Jakarta, Minggu.

Dia menyatakan, hal itu disebabkan sejumlah dugaan kasus pelecehan seksual terhadap siswa di sejumlah lembaga pendidikan di Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Chilakapa, Jawa Tengah.

Ia mengatakan, sangat memprihatinkan dalam beberapa kasus tersebut, puluhan anak menjadi korban, baik secara fisik maupun psikis. Selain anak-anak, keluarga inti dan keluarga besar mereka juga menjadi korban.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa, ujarnya.

“Kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya bertentangan dengan konstitusi kita, yang mewajibkan setiap warga negara mendapat perlindungan penuh dalam menjalankan hak asasinya,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta pihak-pihak terkait untuk segera mempercepat proses pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai alat untuk mencegah terulangnya tindakan kekerasan seksual yang mengancam masa depan generasi muda di tanah air.

Ia menyatakan bahwa melindungi setiap warga negara dari segala bentuk ancaman kekerasan, termasuk ancaman kekerasan seksual, merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan pertama dan terutama segera.

Menurutnya, semua kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif wajib mematuhi ketentuan UUD 1945.

Artikel sebelumyaPeran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Perang Melawan COVID-19
Artikel berikutnyaPerguruan tinggi Palu didorong untuk menerapkan pelatihan mitigasi bencana