Beranda News Wakil Ketua Republik Rakyat Mongolia meminta pemerintah memperluas bantuan sosial jika terjadi...

Wakil Ketua Republik Rakyat Mongolia meminta pemerintah memperluas bantuan sosial jika terjadi keadaan darurat PPKM

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah memperluas cakupan sasaran dan menambah jumlah penerima bansos (bansos) saat diberlakukannya Pembatasan Darurat Kegiatan Masyarakat (Pembatasan Darurat Kegiatan Masyarakat). PPKM). ) politik.

Ia meminta pemerintah setidaknya kembali memperkenalkan skema bansos di awal pandemi COVID-19 pada 2020, termasuk memperluas target dan menaikkan indeks bansos untuk PKH, sembako, dan bansos tunai.

“Tentunya dengan latar belakang pemeriksaan warga yang berhak, serta peningkatan pengawasan dan transparansi agar tragedi korupsi Bansos tidak terulang, membuat program bansos tidak efektif,” kata Hidayat Noor Wahid (HNW) dalam keterangannya di Jakarta. , Minggu.

Dia mengkritik rencana pemerintah memberikan tiga jenis bantuan sosial selama PPKM Darurat, program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima (KPM), program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan pembayaran perpanjangan Mei-Juni 10 juta bantuan tunai… Seribu. UAH

Menurut Hidayat, ketiga jenis bansos ini merupakan bantuan sosial yang diberikan secara rutin sebelum PPKM Darurat diberlakukan, sehingga diharapkan tidak efektif untuk menahan sebagian besar masyarakat di rumah selama era PPKM Darurat.

“Sementara paradigma PPKM Darurat memiliki implikasi yang berbeda, COVID-19 telah mempengaruhi lebih banyak orang daripada sebelum PPKM Darurat diperkenalkan,” katanya.

Dengan cara ini, HNW juga mengingatkan Mensos akan peran sentral dalam mensukseskan bansos di era darurat PPKM melalui skema yang lebih efektif bebas korupsi dan efektif membantu warga terdampak bencana nasional COVID. -19.

Ia menyarankan agar pemerintah membuat keputusan PPKM Darurat, harus membantu masyarakat yang terkena dampak kebijakan PPKM dengan menyalurkan perluasan bantuan sosial.

Tidak hanya bagi orang miskin, tetapi juga bagi mereka yang rentan. Seharusnya bansos tidak hanya bansos biasa, tetapi juga bansos yang diperluas, dengan data yang lebih andal dan profesionalisme yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi korupsi berulang-ulang,” ujarnya.

Hidayat menjelaskan, pada awal pandemi, khususnya antara April hingga Juni 2020, pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial untuk beberapa program.

Dia mencontohkan PKH Bansos 10 juta KPM, indeks bantuan dinaikkan 25 persen, dan pembayaran yang dilakukan setiap tiga bulan dipercepat menjadi bulanan.

Selain itu, katanya, kartu sembako diberikan kepada 20 juta KPM, meningkatkan indeks bantuan sebesar 33 persen, sehingga setiap orang menerima 200.000 rupee sebulan untuk kebutuhan dasar.

“Pembebasan tagihan listrik selama tiga bulan untuk 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA. Serta bantuan sembako dan uang tunai langsung sekitar 11 juta KPM dengan indeks 600.000 rupiah per bulan untuk tiga bulan pertama,” ujarnya.

Melalui mekanisme perluasan bantuan sosial, misalnya pada awal pandemi, pemerintah baru dapat lebih efektif meminta masyarakat untuk tetap di rumah dan mengurangi mobilitas di luar rumah, katanya.

Artikel sebelumyaSeminggu kemudian, Presiden menanggapi kritik mahasiswa hingga Rachmavati meninggal.
Artikel berikutnyaAnis Matta: COVID-19 punya dimensi geopolitik