Beranda News Wapres berharap revisi UU ASN tidak melemahkan reformasi birokrasi.

Wapres berharap revisi UU ASN tidak melemahkan reformasi birokrasi.

Jangan sampai revisi ini melemahkan pelaksanaan reformasi birokrasi kita

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Maaruf Amin berharap revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melemahkan upaya pemerintah melakukan reformasi birokrasi.

“Jangan sampai revisi ini melemahkan pelaksanaan reformasi birokrasi kita,” kata Wapres dalam keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta, Jumat malam.

Reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus terus dilakukan secara konsisten, tambah Wapres Maruf.

“Isu reformasi birokrasi ini sudah berulang kali ditekankan oleh presiden, sehingga diupayakan secara konsisten,” ujarnya.

Wakil Presiden Maaruf menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinet depan Indonesia untuk membahas revisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat.

Dalam rapat tersebut, Wapres merujuk tiga hal yang menjadi pembahasan, yakni Daftar Usulan Isu (DIM) DPR, usulan DIM dari pemerintah, dan rekomendasi Sekretariat Eksekutif Birokrasi Nasional. Komite Pengarah Reformasi (RSCC).

“Saya melihat revisi ini pasti akan terus berlanjut, karena masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) yang pembahasannya akan dimulai akhir Oktober nanti,” jelasnya.

Wapres juga meminta seluruh menteri terkait untuk serius mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membahas revisi UU ASN.

Rapat juga dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Thiaggio Cumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Jasonna . Laoli.

Turut hadir Sekretaris Eksekutif KPBRN Eko Prasojo, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susivihono dan rombongan ahli Sekretaris Negara Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Administrasi Publik M. Rokib.

Sementara itu, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Omar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Tata Usaha Guntur Iman Nefianto dan Staf Khusus Wakil Presiden Bambang Vidianto.

Artikel sebelumyaPolres Indramayu tangkap bandar besar narkoba tanpa izin
Artikel berikutnyaBu, pastikan DNR tetap terbuka untuk orang-orang selama pandemi.