Beranda News Wapres meminta revisi UU ASN agar tidak menghapus merit system.

Wapres meminta revisi UU ASN agar tidak menghapus merit system.

Jangan biarkan dia kembali..

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Maaruf Amin meminta pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berujung pada kemunduran sistem merit rating.

“Jangan mengecewakan dirimu sendiri, mundur“Kata Wapres dalam keterangannya dari Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta, Jumat malam.”

Wapres juga mengingatkan seluruh menteri di jajaran menteri kabinet Indonesia dan Komisi II DPR untuk tidak memperlemah pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi program prioritas pemerintah.

“Jangan sampai revisi ini melemahkan pelaksanaan reformasi birokrasi kita, karena masalah reformasi birokrasi sudah berulang kali ditekankan oleh Presiden, sehingga diupayakan secara konsisten,” jelasnya.

Presiden Djokovi dalam sambutannya di DPR pada 16 Agustus 2021, lanjut Wapres, juga secara langsung mengingatkan bahwa reformasi birokrasi menjadi prioritas pemerintah.

“UU ASN merupakan pilar utama reformasi birokrasi yang menjadi salah satu prioritas program pemerintah,” ujarnya.

Wapres mengatakan pembahasan pemerintah tentang amandemen UU ASN akan terus berlanjut karena proyek tersebut masuk dalam program legislatif nasional (prolegnas) dan akan dibahas di DPR pada akhir Oktober.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengatakan, inti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah menerapkan sistem merit. Ia mengatakan, sejumlah pertimbangan terkait profesionalisme ASN akan terus dipertimbangkan saat membahas revisi UU ASN.

“Tujuannya agar jabatan-jabatan dalam birokrasi pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang profesional dalam hal kompetensi dan menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai inti, kode etik dan kode etik ASN,” kata Samsurizal. pernyataan di situs resmi DPR, Selasa (31/8).

Sistem merit adalah kebijakan dan tata kelola ASN, secara adil berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN.

Berkat sistem merit, kinerja ASN akan terlepas dari perbedaan asal usul politik, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, status perkawinan, dan usia pejabat pemerintah.

Artikel sebelumyaCapolda ajak mahasiswa ambil bagian membangun kekebalan kelompok terhadap COVID
Artikel berikutnyaPresiden mengucapkan selamat kepada pimpinan PCP HDP atas pengukuhannya